Tampilkan postingan dengan label keuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label keuangan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 19 Juni 2020

Transaksi Digital Naik 64 Persen Selama Pemberlakukan PSBB

Bank Indonesia mencatatkan kenaikan transaksi digital atau uang elektronik selama penerapan PSBB pada periode bulan April 2020 yang mencapai 64,48 persen secara tahunan. Sementara itu untuk volume transaksi digital naik 37,35 persen secara tahunan.

"Perkembangna ini mengindikasikan menguatnya kebutuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital termasuk meningkatnya minat masyarakat dengan digital payment ditengah penurunan aktivitas ekonomi selama PSBB," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Sementara itu, BI mencatat kelancaran sistem pembayaran baik itu tunai ataupun non-tunai dapat tetap terjaga. Posisi uang kartal yang diedarkan pada Mei 2020 mencapai Rp 798,6 triliun atau turun 6,06 persen.

Transaksi Digital Naik 64 Persen Selama Pemberlakukan PSBB

Sejalan dengan berkurangnya aktivitas ekonomi karena pandemi COVID-19 dan juga penundaan cuti bersama Idul Fitri maka total transaksi non-tunai seperti penggunaan ATM dan kartu kredit pada April 2020 turun menjadi 18,96 dari 4,72 persen pada bulan Maret.

Peningkatkan transaksi digital membuat Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan dari QRIS untuk berbagai sektor seperti pembelanjaan UMKM serta toko retail tradisional.

"kedepannya, Bank Indonesia akan terus meningkatkan efektivitas dari kebijakan sistem pembayaran pada era "New Normal" terutama untuk mendorong aktivitas ekonomi digital dengan perluasan implementasi dari QRIS pada berbagai sektor," katanya.

Untuk meningkatkan digitalisasi, Bank Indonesia terus mendukung efektvitas dari berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional seperti penyaluran bbantuan sosial non-tunai serta Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

"Hal ini dilakukan dengan melalui ketersediaan infrastruktur pada sistem pembayaran dan kemudahan penggunaan instrumen pembayaran," katanya.

Selasa, 09 Juni 2020

BRI Optimis Target KUR 2020 Akan Tercapai

Walaupun Indonesia masih ada ditengah masa pandemi, akan tetapi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tetap optimis dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai target pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 120,2 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2020 perseroan berhasil menyalurkan KUR dengan nilai Rp 47,4 triliun kepada elbih dari 1,7 juta UMKM atau setara dengan 39,35 persen dari target yang telah ditentukan. "Kami yakin hingga akhir tahun ini target dari pemerintah untuk KUR akan tercapai," imbuhnya.

BRI Optimis Target KUR 2020 Akan Tercapai

Supari mengungkapkan bahwa strategi perseroan agar KUR tetap tumbuh secara sehat ditengah pandemi adalah dengan menyelenggarakan digitalisasi peminjaman dan pertumbuhan yang selektif.

Penggunan BRISPOT adalah salah satu inisiatif digital BRI yang telah terbukti sangat bermanfaat terutama ditengah imbauan penerapan protokol kesehatan dan physical distancing.

"Dalam menyalurkan KUR, BRI menargetkan sektor produktif yang tetap dibutuhkan pada masa pandemi seperti obat-obatan, pangan dan alat kesehatan," tambahnya.

Sebagai upaya untuk tumbuh secara selektif, BRI juga terus melakukan restrukturisasi kredit pada nasabah yang terdampak COVID-19. Hingga akhir Mei, terdapat sebanyak 2,3 juta debitur UMKM dengan nilai Rp 140,24 triliun telah menjalani restrukturisasi.

"Dari jumlah ini, terdapat 1 juta debitur KUR dengan nilai Rp 18,67 triliun yang mendapatkan restrukturisasi," jelas Supari.

Minggu, 12 April 2020

BNI Life Berikan Bantuan Untuk 3.667 Pensiunan

PT BNI Life Insurance memberikan bantuan untuk pensiunan dan juga kepada mereka yang tidak dapat menerima gaji lagi yang disebabkan oleh penutupan tempat mereka bekerja.

Direktur Keuangan BNI Life Eben Eser Nainggolan mengatakan bahwa dampak dari pandemik virus corona COVID-19 ini sangat rentan terhadap para lansia terutama mereka yang telah memiliki penyakit bawaan sebelumnya.

"Terlebih para pensiunan ini juga mendapatkan uang kesejahteraan setiap bulannya dibawah UMR serta bantuan telah diberikan kepada 3.667 pensiunan yang melalui Persatuan Pensiunan Pusat PT BNI," katanya.

BNI Life Berikan Bantuan Untuk 3.667 Pensiunan

Bagi para lansia, dengan adanya physical distancing telah menimbulkan jarak secara emosional antara keluarga, teman serta umat di tempat ibaha yang biasanya dapat saling mendukung satu sama lain secara langsung.

Selain itu, BNI Life juga melihat dampak sosial lainnya, bagi mereka yang tidak dapat lagi memberikan nafkah bagi keluarganya, tentunya secara psikologis mereka pasti akan tertekan pada kondisi ini.

Bantuan diberikan kepada Dewan Pengawas Perkumpulan Ende Lio, dimana banyak yang bekerja sebagai satpam atau keamanan hotel, tempat pembelanjaan dan sebagainya yang palign terdampak dari physical distancing.

BNI Life juga mendukung beberapa upaya pemerintah yang diambil untuk pekerja terkena PHK supaya mereka dapat memperoleh tambahan penghasilan dari insentif yang diberikan didalam program padat karya dan juga berbagai bantuan sosial lainnya sehingga ini dapat meringankan beban mereka.

"Melalui Program CSR Sentuhan BNI Life, kami juga tengah mempersiapkan kegiatan inisiatif lain untuk menjadi bantuan sebagai tindakan preventif pencegahan," kata Eben.

Harapannya dari setiap kegiatan dan inisiatif ini dapat meringankan beban mereka yang terkena dampak sehingga dapat tetap optimis untuk melalui pandemik COVID-19 ini.

Selasa, 17 Maret 2020

OJK Meminta Industri Jasa Keuangan Mengatur Karyawan Untuk Dapat Bekerja Dari Rumah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada semuah pihak di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasi. Selain itu OJK juga meminta kepada industri jasa keuangan untuk meminimalkan interaksi antar orang tanpa harus mengganggu pelayanan jasa keuangan untuk masyarakat.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menjelaskan bahwa penyesuaian operasional merupakan pengaturan alternatif untuk bekerja dari rumah.

OJK Meminta Industri Jasa Keuangan Mengatur Karyawan Untuk Dapat Bekerja Dari Rumah

"Langkah ini sesuai dengan arahan dari Presiden dalam rangka untuk meminimalkan resiko penyebaran virus corona atau COVID-19," jelasnya.

OJK juga meminta lembaga keuangan untuk menunda semua perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri terutama tempat yang diketahui telah memiliki kasus positif virus corona.

Terakhir adalah OJK meminta kepada lembaga keuangan untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengumpulkan orang dalam jumlah besar baik itu internal ataupun eksternal seperti rapat, sosialisasi ataupun event lainnya.

"Interaksi kiranya dilakukan melalui pemanfaatan saran teknologi informasi," jelas Anto.

Sabtu, 29 Februari 2020

Fitur Blokir Transaksi Dari NAB Diperluas Ke Aplikasi Android

Pada Maret 2019, National Australia Bank, salah satu empat institusi perbankan terbesar di Australia mengumumkan akan mengeluarkan fitur khusus yang akan memberikan konsumen iOS kemampuan unutk memblokir semua transaksi judi. Ini akan meliputi taruhan olahraga, permainan casino, taruhan online dan bahkan judi togel atau lotere. Saat ini, fitur yang sama ini juga telah dikeluarkan untuk konsumen pengguna Android.

Semenjak diluncurkan, fitur ini telah digunakan oleh lebih dari 10 ribu pengguna dan jumlah tersebut tentunya akan semakin bertumbuh lebih jauh dengan pengguna Android yang akan segera bergabung. Walaupun diumumkan pada Maret tahun lalu, fitur ini baru di implementasikan pada Desember. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tentunya akan sangat mudah melihat banyak orang yang sangat menanti kehadiran dari fitur ini.

Untuk menggunakan fitur ini, konsuemn NAB harus menggunakan versi terbaru dari aplikasi.

Fitur Blokir Transaksi Dari NAB Diperluas Ke Aplikasi Android

Pengaturan sendiri terkait judi di Australia sangatlah penting dan beberapa institusi perbankan dan keuangan telah memberikan tambahan alat untuk membantu konsumen terkait dengan isu tersebut Sebelum menambahkan fitur blokir judi pada aplikasinya, NAB mengizinkan konsumennya untuk memblokir transaksi dengan menghubungi layanan konsumen. Fitur ini mungkin menjadi sedikit berlebihan untuk beberapa orang dan tetapi merupakan sebuah mekanisme yang dibutuhkan.

Saat ini konsumen dapat menghalangi transaksi judi pada perangkat mobile mereka, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Sebagai tambahan bahwa untuk dapat memblokir transaksi judi, konsumen akan juga harus memiliki opsi untuk menghilangkan larangan tersebut. Ini akan menjadi sebuah perubahan yang membutuhkan periode waktu 48 jam untuk prosesnya.

"Sangatlah mudah untuk memasang taruhan, jadi merupakan sebuah nilai yang penting untuk memberikan orang pilihan merencanakan dan mengontrol keuangan mereka. Alat ini didesain untuk memberikan pilihan di tangan konsumen," kata Chief Customer Experience Officer NAB, Rachel Slade.

Fitur blokir judi ini merupakan langkah awal, NAB berencana untuk menambahkan lebih banyak fitur yang didesain untuk melindungi kesehatan finansial konsumennya. Beberapa bank lainnya di Australia telah mulai hal yang sama.

Studi baru-baru ini terkait judi telah menunjukan bahwa ratusan ribu penduduk menderita dari masalah judi. Banyak lainnya beresiko secara finansial dan menderita terkait dengan judi. Aktivitas ini menyebar dan dapat dikaitkan dengan meningkatnya aksesbilitas dari situs judi dan dukungna layanan keuangan. Ini menjadi membuat para pemain dapat dengan mudah terbawa keadaan sehingga pada akhirnya kalah lebih banyak lagi.

Pengenalan dari fitur ini merupakan bagian dari promosi dari judi bertanggung jawab jangka panjang yang dimiliki oleh NAB. Langkah lainnya juga membutuhkan implementasi tetapi ini menjadi awal yang bagus.

Sabtu, 22 Februari 2020

Bank BNI Buka Peluang Untuk Menurunkan Bunga Perbankan

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indoensia pada 19-20 Februari 2020 telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis points menjadi 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing juga turun sebesar 25 basis points ke level 4 persen dan 5,5 persen.

Terkait keputusan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI siap untuk ikut menurunkan suku bunga perbankan.

Bank BNI Buka Peluang Untuk Menurunkan Bunga Perbankan

Direktur Human Capital & Kepatuhan Bank Indonesia Bob Tyasika Ananta menjelaskan bahwa pihaknya mencoba untuk memahami tujuan BI untuk menurunkan suku bunga yang dimana dimaksudkan untuk menggerakan perekonomian domestik.

"Tentunya kita juga akan mempertimbangkan untuk mengikuti bagaimana tren bunga tersebut," katanya setelah RUPST PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Menara BNI.

Walaupun begitu, Bob menjelaskan bahwa pihaknya masih akan melihat bagaimana tren suku bunga akan berlangsung kedepannya serta juga menjadikan mekanisme pasar sebagai pertimbangan utama.

Menurutnya, mekanisme pasar ini nantinya adalah salah satu kunci yang akan jadi penentu sikap dari Bank BNI dalam menyesuaikan penurunan suku bunga sekaligus sebagai aspek transmisinya.

"Hanya memang kemudian terdapat mekanisme pasar dan kompetisi yang ada. Jadi kita melihat bahwa ini terdapat suatu pesan yang dikirim otoritas bahwa sektor perbankan harus menurunkan suku bunga untuk dapat menggerakkan ekonomi," jelasnya.

"Jadi nanti kemudian bagaimana mekanisme pasar juga menjadi transmisinya," tandasnya.

Sabtu, 01 Februari 2020

Gubernur BI Yakinkan Investor Untuk Tanamkan Modal Di Indonesia

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyakini bahwa saat ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini didasari oleh kondisi Indonesia yang semakin membaik, ketahanan indonesia yang semakin kuat, stabilitas ekonomi yang terjaga dan momentum pertumbuhan yang terus berlanjut ditengah ketidakpastian global.

Indonesia dapat menjadi salah satu top performer terbaik di Asia dalam mempertahankan stabilitas ekonomi selama tahun 2019. Demikian disampaikan oleh Perry Warjiyo pada acara Visionary Talk yang menjadi bagian dari rangkaian dari Annual Investment Forum 2020.

Pada kesempatan ini Perry juga menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia adalah dengan bauran kebijakan. Di tengah pelemahan ekonomi global yang masih terus berlangsung, bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif akan terus dilanjutkan pada tahun 2020 ini.

Seluruh instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk dapat mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Suku bunga kebijakan moneter diturunkan, likuiditas yang lebih dikendurkan dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Pelonggaran kebijakan makroprudensial juga kembali dilakukan.

Gubernur BI Yakinkan Investor Untuk Tanamkan Modal Di Indonesia

Bauran kebijakan moneter dan makroprudential yang akomodatif ini bertujuan untuk meningkatkan intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi lainnya pada sisi penawaran ataupun permintaan. Kebijakan akomodatif juga terus ditempuh pada sistem pembayaran yang difokuskan pada penguatan instrumen dan infrastruktur publik yang berbasis digital termasuk implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Kebijakan terkait pendalaman pasar keuangan dan pengembangan ekonomi keuangan syariah juga menjadi fokus untuk dapat mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Annual Investment Forum 2020 adalah acara yang diadakan rutin setiap tahun oleh Bank Indonesia.

Acara ini disusun dengan acara seminar internasional yang menghadirkan pembicara yang berasal dari kalangan ekonomo, pengelola investasi perbankan, pengelola aset global dan bank sentral yang berasal dari berbagai negara.

Salah satu topik pembahasan adalah terkait dengan Pandangan Global dalam Prespektif Eknomi dan Politik dengan pembicara yaitu Jenny Coso (Goldman Sachs Asset Management), Peter Mumford (Euro Asia) dan Andre Da Silva (HSBC). Acara ini dihadiri oleh 150 orang yang terdiri dari berbagai institusi seperti bank sentral dari berbagai negara, pengelola aset perbankan, pejabat pemerintah dan kalangan internal Bank Indonesia.

Dengan forum ini ditargetkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pertukaran pengalaman dan ide-ide terkait dengan pengelolaan cadangan devisa serta cara untuk mengatasi berbagai tantangan pengelolaan cadangan devisa saat ini.

Minggu, 08 Desember 2019

AJAIB Di Hapus Dari Daftar Fintech Illegal Oleh OJK

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan PT Takjub Teknologi Indonesia atau AJAIB telah menyampaikan bahwa nama AJAIB telah dihapus dari daftar fintech ilegal secara efektif.

Pada akhir November lalu, OJK menindaklanjuti fintech pinjaman online ilegal yang belakangan waktu diketahui telah melakukan pencurian identitas dari perusahaan Ajaib Technologies dan menggunakan nama perusahaan tersebut dengan tidak semestinya.

Akibat penyalahgunaan ini, tersebar hoax bahwa AJAIB merupakan perusahaan P2P Lending atau lebih akrab disebut dengan nama pinjaman online.

AJAIB Di Hapus Dari Daftar Fintech Illegal Oleh OJK

Walaupun telah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK sejak 2018 dan memiliki lebih dari 300 ribu pengguna, AJAIB, sebagai penyedia reksa dana online terbesar di Indonesia pun tidak luput dari serangan hoax seperti ini.

Sepanjang Agustus 2018 hingga November 2019, Kominfo telah menemukan sebanyak 3.901 berita hoax yang disebarkan ke masyarakat yang 260 diantaranya merupakan berita hoax yang disebarkan pada bulan November 2019. Kategori berita tersebut juga bermacam-macam yaitu salah satunya adalah keuangan. Pada situasi ini, tentunya akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan terutama status perusahaan sebagai perusahaan investasi.

Pihak AJAIB mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh OJK untuk melindungi masyarakat. Satgas Waspada Investasi juga dengan cepat tanggap dan mendukung kami untuk meluruskan kesalahpahaman ini.

"Kami memiliki komitmen untuk mendukung program OJK dengan menyediakan solusi investasi yang aman untuk 300 ribu investor yang telah mempercayai AJAIB beserta calon investor lain di seluruh Indonesia," kata Anderson Sumarli, CEO dari AJAIB.

AJAIB saat ini terdaftar sebagai agen penjual efek reksa dana atau APERD sejak tahun 2018 dan telah memenuhi semua regulasi yang ada dibawah pengawasan langsung dari OJK.

Pada akhir audiensi nya dengan pihak terkait, Satgas Waspada Investasi telah mengonfirmasikan kepada pihak Hubungan Masyarakat OJK beserta Kementerian Komunikasi dan Informasika untuk mengamankan nama AJAIB dari daftar fintech P2P lending ilegal.

OJK juga berkomitmen untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap perusahaan fintech ilegal yang menggunakan nama AJAIB Technologies.

Pada kesempatan yang sama, AJAIB ini juga telah menyampaikan terbentuknya satgas internal yang akan membantu OJK memberantas hoax dan penyalahgunaan nama perusahaan mereka yang juga disambut dengan baik oleh OJK. Pembentukan satgas ini diharapkan dapat membantu akses masyrakat terhadap produk investasi yang lebih aman di pasar modal.

Sejak dimulai, AJAIB berhasil meningkatkan penetrasi investasi di Indonesia dengan layanan reksa dana online. Dengan didukung oleh Softbank, AJAIB berhasil mendapatkan lebih dari 300 ribu pengugna dan bekerjasama dengan 25 manajer investasi yang memiliki rekam jejak terbaik.

Minggu, 24 November 2019

BNI Syariah Kerjasama Pembiayaan Mikro Dan Perumahan Dengan Pemprov Aceh

BNI Syariah telah menyepakati kerja sama bisnis untuk pembiayaan produktif mikro dan pembiayaan griya konsumer.

Perjanjian kerja sama ini dilakukan pada Sabut, 23 November di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Pada acara ini, BNI Syariah juga melakukan penandatanganan MoU dengan Asosiasi Pedagang Daging Sapi dan Kerbau beserta Pemerintah Aceh untuk pembiayaan program penggemukan sapi di Provinsi Aceh.

Dirut BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo menjelaskan bahwa dengan kerjasama ini, BNI Syariah mendukung program dari Pemprov Aceh untuk swasembada daging dengan menyediakan fasilitas pembiayaan serta fasilitas produk dan jasa perbankan untuk para perternak yang direkomendasikan oleh asosiasi.

BNI Syariah Kerjasama Pembiayaan Mikro Dan Perumahan Dengan Pemprov Aceh

Selain itu, BNI Syariah juga dapat memberikan rekomendasi kepada peternak yang dianggap layak mendapatkan pembiayaan kepada Asosiasi Pedagang Daging Sapi dan Kerbau yang mungkin saja dilewatkan oleh asosiasi.

"Kerja sama dengan Asperda diharapkan dapat memberikan solusi pembiayaan untuk peternak dalam melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah," jelasnya.

Firman menuturkan bahwa kerja sama dengan Aspeda ini telah sejalan dengan semangat dari BNI Syariah yang ingin mengembangkan UMKM yang berprinsip pada syariah.

Hingga akhir 2019, potensi bisnis dari kerja sama BNI Syariah dengan Aspeda ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar yang berasal dari pembiayaan dan pengembangan kapasitas 1.500 peternak sapi yang tersebar di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh.

Selain itu, Firman menyatakan bahwa penandatatangan perjanjian kerja sama dengan Aspeda ini dlakukan dalam rangka untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan mikro dari BNI Syariah. Hingga September 2019, realisasi pembiayaan mikro BNI Syariah telah mencapai Rp 1,61 triliun, naik 19,42 persen dibandingan tahun lalu yang hanya mencatatkan Rp 1,35 triliun.

BNI Syariah juga melakukan penandatangan perjanjian kerja sama pembiayaan konsumer untuk perumahan yang dilakukan di Banda Aceh oleh Kepala Cabang BNI Syariah Banda Aceh Zul Irfan Lubis dan CEO PT Aiman Putra Konstruksi, Teuku Rezie Fahlevi.

Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung percepatan implementasi peraturan daerah atau Qanun No. 11 mengenai Lembaga Keuangan Syariah yaitu agar kepemilikan rumah oleh masyarakat Aceh menggunakan prinsip syariah.

Jumat, 15 November 2019

Kementerian BUMN Kaji Dampak Dari Masalah Keuangan Jiwasraya

Kementerian BUMN menyatakan tengah bersama-sama dengan Kementerian Keuangan mengkaji dampak dari masalah keuangan yang tengah menimpa PT Asuransi Jiwasraya dikarenakan saat ini, perusahaan tersebut mencatatkan risk based capital mencapai -802 persen.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan terkait dengan perkembangan maslaah Jiwasraya. Salah satunya adalah dengan mengkaji dampak dari masalah keuangan yang dialami oleh perseroan.

Kementerian BUMN Kaji Dampak Dari Masalah Keuangan Jiwasraya

"Ada beberapa aspek yang masih kita tinjau yaitu dampak sistemik dari masalah ini. Jadi terdapat pembicaraan dengan Kementerian Keuangan," kata Tiko.

Dirinya menjabarkan bahwa setelah dilakukan pembedahan laporan keuangan Jiwasraya oleh Kementerian BUMN, terdapat hal yang sebelumnya tidak dijabarkan dengan jelas oleh perseoran seeprti jumlah aset hingga bisnis pencadangannya.

Setelah proses pengkajian tersebut, Kementerian BUMN menyatakan bahwa diperlukan adanya penyesuaian pada operasional bisnis perseroan. Tiko menjelaskan bahwa penyesuaian yang diperlukan tersebut bersifat material.

"Memang secara viability kami melihat harus ada skema pemberesan, tetapi kami sedang memikirkan. Untuk saat ini, kami belum memiliki jawaban yang pasti karena banyak opsi yang harus dipelajari terlebih dahulu," jelas Tiko.

Adapun, dirinya menjelaskan bahwa belum terdapat pembahasan terkait dengan isu pemohonan bailout untuk Jiwasraya yang sebelumnya diungkapkan oleh Komisi XI DPR.

"Tidak ada pembahasan tersebut. Kami sedang emncari mekanisme terbaik untuk membereskan masalah Jiwasraya ini," ungkapnya.

Minggu, 10 November 2019

Bank Mandiri Kembali Hadirkan Produk Keuangan Baru Khusus Untuk Milenial

PT Bank Mandiri Tbk. akan kembali meluncurkan produk kredit untuk segmen KPR yang ditargetkan secara khusus untuk kelas milenial. Peluncurannya direncanakan akan dilakukan pada 2020.

EVP Consumer Loan Bank Mandiri, Ignatius Susatyo Wijoyo menjelaskan bahwa milenial memiliki keunikan tersendiri. Menurutnya, umumnya milenial tersebut masih merasa belum perlu memiliki rumah, merasa berat di uang muka dan cicilan padahal potensi pasar milenial sangatlah besar.

Untuk mendorong potensi tersebut, Bank Mandiri akan menawarkan skema baru yaitu penggabungan penghasilan milenial dengan penghasilan dari orang tua.

Bank Mandiri Kembali Hadirkan Produk Keuangan Baru Khusus Untuk Milenial

"Misalnya, orang tua pensiun 5 tahun lagi, sedangkan calon debitur atau konsumen milenial ini baru akan pensiun 20 tahun lagi. Selama 5 tahun pertama, pemasukan dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemasukan konsumen milenial tersebut," jelasnya.

Susatyo mengatakan bahwa dengan skema ini, maka angsuran yang akan dibayarkan di awal dapat lebih besar jumlahnya. Setelah 5 tahun pertama, jumlah angsuran akan mengecil. Dengan demikian, para milenial ini diharapakn tidak terbebani dengan angsuran yang besar ataupun uang muka.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah memiliki produk KPR khusus untuk milenial terutama untuk nasabah payroll yang berusia 21-35 tahun.

Selain itu, bank pelat merah tersebut juga telah mengeluarkan produk KPR yang secara khusus menyasar segmen nasabah milenial.

Produk ini menawarkan suku bunga fix sebesar 6,5 persen untuk 5 tahun dengan masa pinjaman maksimal 25 tahun. Diharapkan dengan adanya produk baru ini akan semakin mendorong pertumbuhan KPR dari Bank Mandiri.

Hingga Agustus 2019, bank dengan kode emiten BMRI ini telah menyalurkan kredit KPR dengan outstanding mencapai Rp 42,96 triliun atau hanya tumbuh 3,45 persen dari periode yang sama tahun lalu. Walaupun begitu, perseroan tetap optimis bahwa KPR akan tumbuh double digit, minimal 10 persen pada akhir 2019 ini.

Rabu, 23 Oktober 2019

Kredit Ditopang Oleh Bank Besar Ketika Bank Kecil Berkinerja Buruk

Pertumbuhan kredit industri perbankan tahun ini ditopang oleh para pemain besar. Pertumbuhan tahunan bank umum kelompok usaha IV naik dua kali lipat diatas rata-rata sedangkan sisanya kesulitan untuk menyalurkan kredit baru.

Hal tersebut terlihat dari data OJK yang dirilis per Agustus 2019. Berdasarkan data tersebut, fungsi intermediasi bank dengan modal inti kurang dari RP 30 triliun hanya naik 0,1 persen secara tahunan atau menjadi Rp 2.521,9 triliun. Padahal portofolio kredit bank secara total mengalami pertumbuhan 8,6 persen year-on-year menjadi Rp 5.464,9 pada periode tersebut.

Kelompok bank dengan modal inti pas-pasan atau BUKU I mengalami penurunan kredit sebesar 13,7 persen year-on-year menjadi Rp 39,9 triliun. Utamanya hal ini disebabkan oleh kredit modal kerja dan kredit investasi yang melorot 20 persen dan 37,4 persen.

Kredit Ditopang Oleh Bank Besar Ketika Bank Kecil Berkinerja Buruk

BUKU III juga membukukan kondisi serupa. Pembiayaan bank umum konvensional dengan modal inti Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun juga turun 1,3 persen secara tahunan menjadi Rp 1.721,9 triliun.

Sementara itu, BUKU II masih mencatatkan angka positif pada pertumbuhan penyaluran kreditnya. Akan tetapi, realisasi kenaikan intermediasi BUKU II masih dibawah industri yaitu 6,3 persen year-on-year.

Menurut proyeksi LPS, penyaluran kredit perbankan tumbuh secara lebih baik dan terukur sejalan dengan strategi bank untuk menjaga kualitas dari aset yang dimiliki dan memperbaiki tingkat keuntungan atau profitabilitas. Pada sisa tahun ini, ekspansi kredit kemungkinan akan dikontribusikan oleh bank besar.

"Sementara untuk bank ukuran menengah dan kecil cenderung terbatas tergantung perbaikan laju pertumbuhan pada sisi dana dari pihak ketiga," demikian tulis Laporan Indikator Likuidikas.

Adapun berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit perbankan per Agustus 2019 didukung oleh investasi yang nai 12,7 persen year-on-year. Pada saat yang sama kredit modal kerja dan konsumsi naik 7,4 persen year-on-year dan 6,9 persen year-on-year.

Hingga akhir 2019 LPS memperkirakan pertumbuhan akan mencapai 11,7 persen year-on-year. Proyeksi ini seiring dengan optimisme dari regulator dan otoritas seperti Bank Indonesia dan pemerintah yang melihat pertumbuhan kredit pada akhir tahun ini akan berada diantara 10 persen year-on-year hingga 12 persen year-on-year.

Jumat, 18 Oktober 2019

Gubernur BI Raih Penghargaan Governor Of The Year Dari Global Markets

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperoleh penghargaan sebagai Governor of The Year se-Asia Pasifik.

"Media Global Markets menilai bahwa Gubernur Perry Warjiyo berhasil menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekononmi global yang tidak pasti dan kondisi politik nasional yang bergejolak serta disrupsi digital yang terjadi disemua sektor," tulis keterangan resmi Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko.

Penyerahan penghargaan untuk Perry Warjiyo ini akan diberikan di Washington D.C, Amerika Serikat pada 19 Oktober 2019 dalam acara IMF/World Bank Annual Meeting.

Global Markets melihat bahwa Perry Warjiyo telah menunjukan kepemimpinan yang luar biasa sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk mendorong transformasi dan pengembangan berbagia inovasi baru di era digital ini.

Gubernur BI Raih Penghargaan Governor Of The Year Dari Global Markets

Beberapa hal lainnya diantaranya dengan pemberian dukungan utnuk perkembangan teknologi finansial dan mulai memperkenalkan standar kode respon cepat untuk pembayaran atau Quick Response Indonesian Standard (QRIS) yang bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi dan mempercepat arus keuangan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Gubernur Bank Indonesia juga dianggap telah membuat keputusan yang tepat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta memberikan arahan yang akan mendukung momentum pertumbuhan yang sesuai dengan upaya pemerintah," tambah Onny.

Global Markets adalah sebuah surat kabar online yang menjadi bagian dari Euromoney Institutional Investor yang turut aktif dalam event IMF/World Annual Meeting, European Bank for Reconstruction and Development Annual Meeting dan Asian Development Bank.

Media ini menyelenggarakan Global Market Awards yang dilakukan rutin setiap tahun. Penghargaan ini diberikan untuk para pemangku kebijakan terutama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di seluruh dunia.

Penghargaan ini diklasifikasikan berdasarkan pada kawasan termasuk untuk kawasan Asia Pasifik. Pada edisi tahun 2018, penghargaan ini jatuh ketangan Managing Director Monetary Authority of Singapore yang sekaligus Bank Sentral Singapura, Ravi Menon.

Rabu, 16 Oktober 2019

BI Dorong Transaksi Dengan QR Code Di Pasar Tradisional

Bank Indonesia akan melakukan kampanye besar-besaran mengenai penggunaan Quick Response atau QR code standard Indonesia atau QR Code Indonesia Standard.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menjelaskan bahwa terdapat dua segmen yang akan disasar oleh BI dalam kampaney ini. Segmen pertama adalah pedagan di pasar dan yang kedua adalah pelajar dan mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan.

Diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di masyarakat.

BI Dorong Transaksi Dengan QR Code Di Pasar Tradisional

"Kami mendukung financial inclusion dengan menggunakan program QR Code secara besar-besaran yang menyasar dua segmen yaitu pasar tradisional dan pendidikan," kata Onny.

Onny menjelaskan bahwa ini diawali dengan melakukan transaksi secara digital harapannya masyarakat akan memicu kesadaran untuk menabung. Target jangka panjang dari program ini adalah supaya masyrakat untuk dapat mengenali berbagai produk keuangan lain mulai dari asuransi hingga pinjaman dan investasi.

"Karena uang disisihkan di QRIS diharapkan secara lambat laun akan ada literasi yang meningkatkan minat melakukan saving kemudian insurance, lending hingga investment," katanya.

Onny juga mencontohkan majunya inklusi keuangan di Hongkong yang didorong oleh transaksi digital. Menurutnya, saat ini hampir setiap penduduknya berinvestasi pada berbagai instrumen di pasar modal.

Indikasi hal tersebut sudah mulai terlihat di Indonesia dengan keberadaan fintech yang melayani transaksi pasar modal untuk nasabah ritel.

"Di Hongkong, setiap warganya memiliki saham yang dibeli secara ritel dan kita di Indonesia sudah memulai dengan adanya berbagai fintech di bidang investasi dan ritel," jelas Onny.

"BI untuk mendukung program finansial inklusi dan perlindungan konsumen akan mengatur berbagai hal terkait transaksi non-tunai dan kita ada program non-tunai untuk mendukung finansial inclusion yaitu salah satunya dengan QRIS," jelasnya.

Selasa, 01 Oktober 2019

Ini Kata OJK Setelah Semua Pimpinannya Di Gugat Ke Pengadilan

Otoritas Jasa Keuangan akhirnya buka suara mengenai sikap salah satu pegawainya yang bernama Prasetyo Adi. Prasetyo diketahui menggugat seluruh pimpinan lembaga tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Prasetyo diketahui tidak terima dengan sanksi yang diberikan oleh pimpinan OJK yaitu penurunan satu level jabatan karena dianggap telah melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin sebagai pegawai OJK.

Melalui keterangan resmi, OJK menegaskan tidak memberikan toleransi apapun terhadap setiap pelanggaran kode etik dan tata tertib yang telah terbukti dilakukan oleh pegawai OJK.

"Dan hal ini berlaku secara umum tanpa ada diskriminatif terhadap seluruh pegawai. OJK akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku," jelas OJK.

Ini Kata OJK Setelah Semua Pimpinannya Di Gugat Ke Pengadilan

Sebagai informasi, sanksi yang diberikan kepada Prasetyo Adi berlaku selama 4 tahun mulai dari Agustus 2018 hingga 31 Juli 2022 akan tetapi Prasetyo diketahui akan memasuki masa pensiun pada 27 Oktober 2021.

Sanksi diberikan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK dengan nomor Kep-16/D.02/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.

Kuasa hukum OJK, Rizal Ramadhani memberikan klarifikasi bahwa sanksi tersebut diberikan OJK berdasarkan pada berbagai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pengawas internal OJK.

"Pegawai tersebut telah terbukti melakukan tindakan indisipliner yang tidak hanya melanggar kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pelaku sektor jasa keuangan akan tetapi juga melanggar ketentuan disiplin sebagai pegawai OJK yang mengandung nilai dari good corporate governance," ungkap Rizal.

OJK mengindikasikan bahwa Prasetyo telah melakukan pemalsuan dokumen yang menyebabkan adanya penyalagunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai pengawas bank sehingga OJK harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.

Rizal menilai bahwa gugatan perdata kepada pimpinan OJK adalah tindakan yang tidak tepat karena keputusan OJK untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran bertujuan untuk menjaga kredibilitas dari OJK dan dilakukan berdasarkan pada kewenangan yang ada pada UU OJK.

"Dalam rangka untuk menjaga kredibilitas OJK maka sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia siap untuk melayani semua gugatan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak manapun yang beranggapan bahwa OJK telah melakukan pelanggaran undang-undang," lanjutnya.

Prasetyo sebelumnya merupakan pegawai di Bank Indonesia selama 21 tahun 9 bulan hingga 31 Desember 2016 dengan jabatan terakhir adalah Kepala Subbagian Pengawasan Bank yang kemudian dipekerjakan di OJK sejak 1 Januari 2017.