Sabtu, 27 Juni 2020

Proyek 35 Ribu Megawatt Membuat PLN Terlilit Hutang Mencapai Rp 500 Triliyun

PT PLN (Persero) terlilit hutang hingga mencapai Rp 500 triliun pada akhir 2019 lalu. Perusahaan plat merah tersebut harus terbebani hutang didalam jumlah besar karena sibuk untuk mencari dana dalam membiayai proyek listrik 35 ribu megawatt.

Dirut PLN Zulkifli Zaini menjelaskan bahwa kenaikan utang sebesar Rp 500 triliun ini terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 lalu, perusahaan bahkan memiliki hutang yang tidak mencapai Rp 50 triliun.

"Lima tahun terakhir ini PLN membiayai investasinya dengan utang. Tapi karena tiap tahun utang mencapai Rp triliun, ya maka hutang PLN pada akhir 2019 telah hampir mencapai Rp 500 triliun," kata Zulkifli.

Menurutnya, PLN terpaksa harus mencari pinjaman dana dalam membiayai proyek listrik 35 ribu megawatt karena tidak dapat membiayainya secara mandiri.

Proyek 35 Ribu Megawatt Membuat PLN Terlilit Hutang Mencapai Rp 500 Triliyun

"Karena memang kita tidak memiliki kemampuan investasi untuk membiayai proyek ini. Dari investasi ini, pinjaman hampir Rp 100 triliun per tahun tersebut semuanya digunakan untuk membiayai proyek tersebut dan untuk dana PLN sendiri tidak ada," katanya.

"Sebagai bankir saya paham bahwa hal ini tidaklah sehat. Kalau ada debitur datang ke bank, mau investasi Rp 100 triliun pasti saya tanya, dana sendirimu ada brapa? Saya minta 30 persen kan. Tapi kasus PLN ini adalah dana sendiri nol pinjaman 100 persen," jelasnya.

Zulkifli mengaku telah dijanjikan oleh pemerintah untuk pembayaran kompensasi sebesar Rp 45,42 triliun pada Juli ini. Menurutnya saat ini pembayaran tersebut tengah dalam tahap penyempurnaan Peraturan Pemerintah.

"Untuk kompensasi tahun 2018 dan 2019, pemerintah telah berkomitmen. Saat ini tengah dalam proses PP. DIPA juga akan dicairkan. Informasi dari kami, akan dibayar pada Juli ini," katanya di ruang rapat Komisi V DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa pencairan pembayaran hutang tersebut didapat langsung dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Paling tidak, ini akan menjadi angin segar bagi PLN untuk dapat tetap menjalankan operasi bisnis yang mereka miliki hingga akhir tahun ini.

"Yang ngomong itu pak Askolani, Dirjen Anggaran," katanya.

Sebelumnya, Perseroan mencatat posisi hutang kompensasi subsidi listrik 2018 dan 2019 yang dimiliki pemerintah mencapai Rp 45,42 triliun.

"Saat ini kompensasi tarif yang belum dibayar ke PLN adalah Rp 45,42 triliun," jelasnya.

Zulkifli merinci total hutang tersebut yang dimana terdiri dari nilai kompensasi pada 2018 yang mencapai Rp 23, 17 triliun sementara pada 2019 mencapai Rp 22,25 triliun. "Kompensasi 2018 tersebut terdapat alokasi pembayaran yang mencapai Rp 7,17 triliun akan tetapi belum terbayar," katanya.

Hutang pemerintah ke PLN sebesar Rp 48 triliun yang dimana termasuk 45 triliun yang merupakan kompensasi tarif listrik dan sisanya adalah tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga.