Rabu, 13 Mei 2020

Pemerintah Telah Tentukan Kriteria Untuk Menentukan BUMN Mana Yang Akan Dapatkan Suntikan Dana

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa beberapa kriteria BUMN yang akan mendapatkan bantuan oleh pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini digulirka untuk mendorong kembali ekonomi nasional yang telah mengalami penurunan karena pandemi virus corona.

Febrio mejelaskan bahwa salah satu kriteria tersebut adalah perusahaan BUMN tersebut memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat secara luas.

"Pemerintah berhati-hati. Ada kategori dari supply and demand. Kriteria yang diutamakan adalah harus ada pengaruh besar terdapat hajat hidup orang banyak," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan melihat peran sovereign yang akan dijalankan oleh BUMN, eksposurnya terhadap sistem keuangan, jumlah kepemilikan pemerintah hingga total aset yang dimiliki oleh BUMN.

Pemerintah Telah Tentukan Kriteria Untuk Menentukan BUMN Mana Yang Akan Dapatkan Suntikan Dana

Namun menang, Febrio menjelaskan bahwa kriteria tersebut belum secara resmi dapat diterapkan. "Ini belum resmi ya. Ini akan resmi ketika sudah ada pembahasan pada Rapat Kabinet dan disetujui oleh presiden," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa skala prioritas dalam membantu BUMN. Beberapa skala prioritas yang dimaksud adalah BUMN yang bergerak pada sektor infrastruktur, pangan, transportasi, SDA, keuangan, manufaktur, energi hingga pariwisata.

Dengan berbagai kondisi ini, menurut Febrio, pemerintah akan membantu BUMN supaya dapat tetap bertahan ditengah pandemi ini. Namun, ia belum dapat menjelaskan secara rinci perusahaan BUMN mana saja yang akan memperoleh bantuan.

"Pengambilan mekanisme strategis belum dapat diumumkan siapa saja yang dapat memperoleh, tapi dengan kriteria dan skala prioritas tadi akan mempermudah penentuannya," jelasnya.

Febrio juga tidak membeberkan secara jelas bentuk bantuan apa yang akan diberikan. Namun, beberapa bentuk bantuan yang telah dikaji adalah PMN atau penempatan modal negara hingga kompensasi.

Sebelumnya, didalam skema Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diatur pada PP 23/2020, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi ketika pandemi COVID-19. Diantaranya adalah dengan menyuntik BUMN mulai dari PMN Rp 25,27 triliun, talangan modal kerja Rp 32,65 triliun hingga percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan Rp 94,23 triliun.

Beberapa BUMN yang disebut memperoleh PMN adalah PLN sebesar Rp 5 triliun, Hutama Karya yang mendapatkan Rp 11 triliun, BPUI Rp 5,27 triliun, PNM Rp 2,5 triliun dan ITDC Rp 500 miliar.

Untuk talangan modal kerja diberikan kepada Garuda Indonesia yaitu sebesar Rp 8,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, Bulog Rp 13 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun dan Perumnas Rp 650 miliar.