Minggu, 26 April 2020

Pengusaha Otobus Ungkapkan Bahwa Kebijakan Relaksasi Dari OJK Tidak Jelas

Direktur Perusahaan Otobus (PO) Naikilah Perusahaan Minang (NPM), Angga Vircansa Chairu menilai bahwa kebijakan OJK yang tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Coutercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus, belum menyasar para pelaku industri transportasi bus.

Didalam kebijakan ini, OJK hanya memberikan keringan untuk penundaan cicilan pembayaran kredit untuk nasabah yang terdampak COVID-19 dengan platfon kredit kurang dari Rp 10 miliar dengan maksimal satu tahun.

"Saya tahu pemerintah berusaha dengan keras dapat melewati krisis COVID-19. Saya tertarik POJK Nomor 11 yang diterbitkan oleh OJK. Rp 10 miliar diberikan fasilitas keringanan. Nah bus kami itu Rp 1,5 miliar per bus yang secara otomatis kami tidak dapat memperoleh keringanan tersebut," katanya

Pengusaha Otobus Ungkapkan Bahwa Kebijakan Relaksasi Dari OJK Tidak Jelas

Dia pun mempertanyakan kejelasan dari aturan ini, apakah bisnis transportasi ini termasuk didalam aturan tersebut atau tidak. Karena didalam POJK tersebut dijelaskan bahwa seluruh bisnis yang terdampak secara langsung dan tidak langsung bole mengajukan permohonan keringanan dengan bawah Rp 10 miliar dan diatas Rp 10 miliar.

"Itu gimana penjelasannya? Saya sudah mengajukan pada akhir Maret 2020 itu. Saya tidak minta tidak hanya wacana saja," katanya.

Direktur Perusahaan Otobus Putra Jaya, Vicky Hosea mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya juga tengah mencoba mengajukan kepada OJK untuk keringanan kredit. Namun sejauh ini belum ada persetujuan yang lebih lanjut.

"Sampai saat ini masih didalam pengajuan belum ada persetujuan. Terkait juga mengenai pengurangan denda atau penghapusan bunga ataupun pokok sejauh ini perbankan tidak ada skema seperti itu. Yang ada penangguhan bunga itu ditangguhkan kepada utang pokok kredit dan dihitung ketika selesai COVID-19," jelasnya.