Selasa, 01 Oktober 2019

Ini Kata OJK Setelah Semua Pimpinannya Di Gugat Ke Pengadilan

Otoritas Jasa Keuangan akhirnya buka suara mengenai sikap salah satu pegawainya yang bernama Prasetyo Adi. Prasetyo diketahui menggugat seluruh pimpinan lembaga tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Prasetyo diketahui tidak terima dengan sanksi yang diberikan oleh pimpinan OJK yaitu penurunan satu level jabatan karena dianggap telah melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin sebagai pegawai OJK.

Melalui keterangan resmi, OJK menegaskan tidak memberikan toleransi apapun terhadap setiap pelanggaran kode etik dan tata tertib yang telah terbukti dilakukan oleh pegawai OJK.

"Dan hal ini berlaku secara umum tanpa ada diskriminatif terhadap seluruh pegawai. OJK akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku," jelas OJK.

Ini Kata OJK Setelah Semua Pimpinannya Di Gugat Ke Pengadilan

Sebagai informasi, sanksi yang diberikan kepada Prasetyo Adi berlaku selama 4 tahun mulai dari Agustus 2018 hingga 31 Juli 2022 akan tetapi Prasetyo diketahui akan memasuki masa pensiun pada 27 Oktober 2021.

Sanksi diberikan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK dengan nomor Kep-16/D.02/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.

Kuasa hukum OJK, Rizal Ramadhani memberikan klarifikasi bahwa sanksi tersebut diberikan OJK berdasarkan pada berbagai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pengawas internal OJK.

"Pegawai tersebut telah terbukti melakukan tindakan indisipliner yang tidak hanya melanggar kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pelaku sektor jasa keuangan akan tetapi juga melanggar ketentuan disiplin sebagai pegawai OJK yang mengandung nilai dari good corporate governance," ungkap Rizal.

OJK mengindikasikan bahwa Prasetyo telah melakukan pemalsuan dokumen yang menyebabkan adanya penyalagunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai pengawas bank sehingga OJK harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.

Rizal menilai bahwa gugatan perdata kepada pimpinan OJK adalah tindakan yang tidak tepat karena keputusan OJK untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran bertujuan untuk menjaga kredibilitas dari OJK dan dilakukan berdasarkan pada kewenangan yang ada pada UU OJK.

"Dalam rangka untuk menjaga kredibilitas OJK maka sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia siap untuk melayani semua gugatan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak manapun yang beranggapan bahwa OJK telah melakukan pelanggaran undang-undang," lanjutnya.

Prasetyo sebelumnya merupakan pegawai di Bank Indonesia selama 21 tahun 9 bulan hingga 31 Desember 2016 dengan jabatan terakhir adalah Kepala Subbagian Pengawasan Bank yang kemudian dipekerjakan di OJK sejak 1 Januari 2017.