Jumat, 18 Oktober 2019

Ekspor Ponsel Dan Komputer Mencapai 333,8 Juta Dollar Hingga Agustus 2019

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertumbuhan industri ponsel, komputer dan tablet yang makin membaik setiap tahunnya.

Dari sisi neraca perdagangan, produk ponsel, komputer dan tablet mengalami tren peningkatkan yang dimana pada periode Januari hingga Agustus 2019 mencatatan nilai ekspor sebsar 333,8 juta dollar AS yang dimana lebih tinggi dari impor pada periode yang sama yaitu 145,4 juta dollar AS.

Berikutnya, industri dalam negeri juga kini telah dapat memproduksi sekitar 74 juta unit yang dimana meningkat dari tahun 2017 yang memproduksi sekitar 60 juta unit.

Ekspor Ponsel Dan Komputer Mencapai 333,8 Juta Dollar Hingga Agustus 2019

"Berdasarkan data tersebut, potensi pertumbuhan pada sektor ini masih cukup tinggi, tinggal bagaimana pemerintah bersama dengan perusahaan industri dapat berjalan beriringan bersama untuk memformulasikan instrumen yang tepat untuk dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan industri ponsel, komputer dan tablet dalam negeri," kata Airlangga.

Industri elektronik dapat tumbuh jika terdapat persaingan yang sehat. Saat ini, dengan banyaknya ponsel BM membuat masyarakat mulai beralih ke perangkat yang lebih murah karena tidak dikenakan pajak.

Oleh karenanya, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menyepakati peraturan untuk memblokir perangkat BM melalui IMEI.

Peraturan tersebut ditargetkan untuk dapat melindungi persaingan usaha di sektor elektronik terutama ponsel lokal sekaligus melindungi konsumen dari produk palsu.

Peraturan ini sebetulnya telah menjadi wacana sejak 2010 hingga akhirnya benar-benar disahkan pada tahun ini. Airlangga mengungkapkan bahwa sistem ini sudah benar siap sehingga baru diluncurkan saat ini.

"SK bersama ini telah dibahas lama sekali dan hari ini kita akhirnya luncurkan karena semuanya telah siap. Sistem ini akan mengecek data yang dimana merupakan data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. Sedangkan untuk Kementerian Perdagangan dan Komunikasi Informatika itu berlaku sebagai regulator. Tujuan utama adalah untuk memerangi black market," jelas Airlangga.