Selasa, 28 Juli 2020

PT INTI dan PT Pos Indonesia Kerjasam Untuk Tingkatkan Layanan Pengiriman Paket

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau INTI Semakin agresif menggandeng sesama perusahaan pelat merah lainnya untuk berkolaborasi.

Kali ini, PT INTI (Persero) menjalin kerjasama strategis dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait dengan sinergi layanan pengiriman paket post, surat dan jasa integrasi logistik.

Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) mengenai pemanfaatan potensi masing-masing pihak.

"Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kerjasama antara kedua belah pihak, mengoptimalkan potensi dari masing-masing perusahaan sekaligus memacu pertumbuhan bisnis yang menguntungkan satu sama lain," jelas Direktur Utama PT INTI (Persero) Otong Iip.

PT INTI dan PT Pos Indonesia Kerjasam Untuk Tingkatkan Layanan Pengiriman Paket

Penandatanganan kerjasama ini telah dilakukan di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Bandung. Kerjasama ini sendiri ditangatangani langsung oleh Dirut PT INTI (Persero) Otong Iip dan Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono.

Kerjasama antara INTI dan Pos Indonesia ini adalah langkah awal dari perbaikan kapabilitas melalui pemanfaatan kompetensi, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka sinergi didalam bidang logistik serta bidang lain yang menguntungkan.

"Kerjasama ini diharapkan tidak hanya terbatas pada layanan pengiriman paket pos, surat ataupun jasa integrasi logistik saja,' lanjutnya.

Kedepannya, kedua belah pihak mengharapkan dapat mengeksplorasi potensi kerjasama lainnya mengingat PT INTI memiliki kapabilitas didalam bidang produksi perangkat telekomunikasi, informatika, elektronika dan produk lain yang terkait.

Dengan perangkat ini, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan serta bentuk kerjasama lain yang telah disepakati oleh PT INTI dan PT Pos Indonesia.

"Harapannya, sinergi ini akan berkelanjutan dan memberikan efek domino pada pertumbuhan bisnis di kedua perusahaan," kata Otong Iip.

Bank Indonesia Terbitkan Peraturan Bank Indonesia Untuk Sempurnakan Aturan Pasar Uang Syariah

Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI PUAS). Penyempurnaan aturan ini tertuang didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/9/PBI/2020 tanggal 20 Juli 2020.

"Penyempurnaan aturan PBI PUAS melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/9/PBI/2020 tanggal 20 Juli 2020 secara otomatis mencabut PBI Nomor 17/4/PBI/2015," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko.

Aturan baru ini kata Onny mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020. Beberapa penyempurnaan didalam aturan ini yaitu adanya penambahan insturmen baru PUAS berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).

Bank Indonesia Terbitkan Peraturan Bank Indonesia Untuk Sempurnakan Aturan Pasar Uang Syariah

Selain itu, ketentuan ini juga akan menyederhanakan pengaturan PUAS yang awalnya diatur didalam 1 PBI dan beberpa Surat Edarat Bank Indonesia yang menjadi 1 PBI dan 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Penerbitan ketentuan ini bertujuan mendukung pelaksanaan operasi moneter dengan prinsip syariah dan menjaga kebutuhan likuiditas di pasar uang antarbank yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini sejalan dengan pengembangan dari pasar uang antarbank dengan prinsip syariah yang dilakukan dengan strategi penguatan regulasi, penguatan infrastruktur dan kelembagaan serta pengembangan instrumen.

Setelah itu adalah perluasan penerbit dan basis investor instrumen paar uang antarbank yang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari industri perbankan berbasis syariah.

Minggu, 19 Juli 2020

Rekomendasi Saham Dan Pergerakan IHSG Untuk Perdagangan Senin 20 Juli 2020

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan besok, Senin 20 Juli 2020 diperkirakan masih akan cenderung bergerak positif dengan menguji level resistance 5.100 pada sesi perdagangan perdana minggu depan.

Analis PT Panin Sekuritas Tbk. William Hartanto mengatakan bahwa IHSG ditutup menurun 18,78 poin atau sekitar 0,37 persen ke level 5.079,58 pada perdagangan Jumat, 17 Juli 2020. Nilai transaksi IHSG sudah membaik dibandingkan sebelumnya dan saat ini berada pada support MA5 dengan pola candlestick membentuk shooting star yang memperlihatkan daya jual yang masih akan cukup besar.

"IHSG berpotensi mengalami pergerakan terkonsolidasi masih menguji resistance 5.100. IHSG berpotensi untuk bergerak mixed cenderung menguat didalam range 5.020-5.100," katanya.

Adapun, Panin Sekuritas merekomendasikan beberapa saham yang harus dicermati pada sesi perdagangan Senin, 20 Juli 2020 yaitu APIC, ASRI, ACES dan CEKA.

Rekomendasi Saham Dan Pergerakan IHSG Untuk Perdagangan Senin 20 Juli 2020

PT Bursa Efek Indonesia sendiri melaporkan IHSG bergerak variatif pada pekan lalu atau dari periode 13 hingga 17 Juli 2020 dengan kapitalisasi pasar naik 0,97 persen menjadi Rp 5.885,438 triliun.

Seiring dengan kenaikan tersebut, IHSG naik 0,96 persen menjadi 5.097,585 daru 5.031,256. Akan tetapi, nilai transaksi harian turun 12,62 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang mencapai Rp 6,943 triliun.

Analis dari Binaartha Sekuritas Nafa Aji Gusta menjelaskan bahwa berdasarkan dari rasio fibonacci, support pertama ataupun resistance pertama berada di kisaran 4.975,54 hingga 5.172,37. Sedangkan dari indikator MACD, RSI dan Stoschastic masih menunjukan sinyal positif.

"Secara esensial, selama pergerakan IHSG masih tetap bertahan di atas batas dari uptrend line maka peluang untuk mencapai resistance paling dekat masih terbuka dengan lebar," jelasnya didalam riset harian.

Binaartha Sekuritas merekonomendasikan beberapa rekomendasi saham yang dapat menjadi pertimbangan bagi para investor antara lain adalah BBRI, BNGA, INDF, RALS, PNBN dan SMRA.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menyebut bahwa perkembangan dari COVID-19 akan tetap menjadi pertimbangan para pelaku pasar. Pihaknya memprediksi bahwa vaksin virus tersebut baru akan ditemukan pada akhir 2020.

"Pekan ini kami perkirakan IHSG memiliki peluang konsolidasi yang tidak begitu kuat dengan support ada di level 5.069 hingga 4.985 sedangkan resistance ada pada level 5.116 hingga 5.139," ungkapnya.

Bank Akan Kembali Potong Bunga Deposito Setelah BI Kembali Pangkas Suku Bunga Acuan

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2020, memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan menjadi 4 persen dari 4,25 persen.

Pada bulan sebelumnya, BI juga telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin. Jika dihitung sejak awal 2020, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 100 basis poin.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menyambut positif penurunan suku bunga acuan ini. Menurutnya, perbankan seperti BCA dapat kembali menurunkan bunga deposito untuk nasabahnya.

Bank Akan Kembali Potong Bunga Deposito Setelah BI Kembali Pangkas Suku Bunga Acuan

"Saat ini kita banyak diskon pinjaman ke nasabah. Jika suku bunga BI turun, maka bunga deposit juga dapat turun jadi sangat baik untuk perbankan," kata Jahja.

Sebagai informasi, suku bunga BCA tergolong sebagai salah satu yang paling rendah di Indonesia. Sejak 24 Juni 2020, BCA telah memotong suku bunga deposito dari awalnya 3,95 persen menjadi 3,8 persen. Hitungan ini berlaku rata untuk bunga dengan tenor 1 hingga 12 bulan.

Menurut data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 16 Juli 2020, suku bunga perbankan di Indonesia rata-rata mencapai 5,19 persen. Angka ini turun dari 15 Juli 2020 dengan rata-rata 5,22 persen.

Untuk tenor 1 bulan, Deutshce Bank memasnag bunga deposito paling kecil yaitu 2,24 persen. Sementara untuk 3 bulan, Deutshce Bank juga merupakan yang terendah yaitu 2,46 persen.

Deutsche Bank juga tercatat menjadi pemberi bunga deposito paling kecil untuk tenor 6 dan 12 bulan yaitu 2,52 persen untuk 6 bulan dan 2,71 persen untuk 12 bulan.

Kamis, 09 Juli 2020

PTPN III Minta Dana Talangan Rp 4 Triliun Untuk Keperluan Investasi

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyatakan bahwa perusahaannya membutuhkan dana talangan didalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak dari COVID-19 pada bidang perkebunan sebesar Rp 4 triliun.

Dirut PT PTPN III Holding Muhammad Abdul Gani menjelaskan bahwa dana talangan ini akan digunakan untuk keperluan investasi yang sempat tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan.

"Aset, perbaikan pemupukan dan sebagainya segera akan kita pergunakan apda Agustus ini. Lalu terkait dengan skema pinjaman, kami tawarkan pinjaman melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lalu ada pemerintah sebagai penjamin, itu kira-kira skemanya," kata Abdul pada RDP dengan DPR.

PTPN III Minta Dana Talangan Rp 4 Triliun Untuk Keperluan Investasi

Seluruh pinjaman pemerintah ini ditargetkan akan seluruhnya ditarik pada tahun 2020 ini dan pengembaliannya akan disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Namun, ia mengharapkan bahwa pengembalian ini baru dapat dilakukan ketika keuangan atau cashflow dari PTPN telah mengizinkan yaitu setelah tahun ke-8.

Ia pun sadar bahwa dana talangan ini merupakan pinjaman dari kas negara yang harus dikembalikan. Oleh karena itu pihaknya merencanakan akan membayar dana talangan ini pada tahun 2028.

"Kami merencanakan bahwa dana pinjaman ini dapat kami kembalikan pokoknya mulai 2028 artinya tahun kedelapan akan kami kembalikan dan dalam 3 tahun telah selesai. Kemudian bunganya itu kami minta 2 persen, tapi itu terserah dengan pemerintah," ujarnya.

Abdul menambahkan indikator kinerja keuangan PTPN III Holding yang telah dipelajari oleh konsultan PTPN dengan adanya pinjaman ini serta diikuti oleh transformasi yang tengah dilakukan PTPN akan meningkatkan pendapatan PTPN dalam 10 tahun kedepan dengan rata-rata 3,5 per tahunnya, EBITDA juga akan naik sekitar 9 persen dan laba bersih akan naik 200 persen.

"Kalau ini tercapai, kita telah membuat program detailnya, transformasi holistik kami, maka PTPN pada tahun 2030 dapat memberikan margin 17 persen atau mendekati rata-rata industri," jelasnya.

Aplikasi TikTok Siap Hentikan Operasi Di Hongkong Setelah Pemberlakuan UU Keamanan Darurat

Aplikasi TikTok dikabarkan akan keluar dari China. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara TikTok kepada Reuters.

Langkah TikTok ini terkait dengan keputusan perusahaan teknologi lain seperti Facebook yang telah menghentikan sementara pemrosesan permintaan pemerintah setempat untuk data pengguna yang ada disana.

TikTok memutuskan untuk keluar dari Hongkong atau HK setelah Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru di Hongkong.

"Mengingat peristiwa baru-baru ini, kami telah memutuskan untuk menghentikan operasi aplikasi TikTok di Hongkong," kata juru bicara TikTok.

Aplikasi TikTok Siap Hentikan Operasi Di Hongkong Setelah Pemberlakuan UU Keamanan Darurat

TikTok adalah media sosial berbagi video yang dikembangkan oleh ByteDance. Perusahaan ini sendiri adalah perusahaan yang berbasis di China dan dimiliki oleh warga negara China. Namun, TikTok sebelumnya telah menyampaikan bahwa data pengguna aplikasinya tidaklah disimpan di China.

Lebih lanjut, TikTok menegaskan bahwa perusahaannya akan sangat menjaga keamanan data dari para pengguna terutama pengguna dari negara yang tengah terlibat konflik dengan China seperti India. TikTok sendiri telah masuk kedalam aplikasi yang diblokir oleh pemerintah India. Beberapa hari yang lalu, pemerintah India memblokir 59 aplikasi yang berasal dari China dan TikTok adalah salah satu aplikasi tersebut.

CEO TikTok, Kevin Mayer melalu sebuah surat kepada pemerintah India pada 8 Juli 2020 mengatakan bahwa pemerintah China tidaklah pernah meminta data dari para pengguna negara India.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa pemerintah China tidak pernah meminta satupun kepada kami terkait dengan data pengguna India. Jika pun kami diminta untuk melakukannya di masa depan, kami memiliki pendirian untuk tidak akan melakukannya," tulis Mayer didalam surat tersebut.

TikTok saat ini tidaklah dapat digunakan di China. Namun, jejaring sosial untuk berbagi video ini dimiliki dan dikembangkan oleh perusahaan yang berasal dari China yaitu ByteDance.

Seiring dengan meningkatnya popularitasnya, TikTok saat ini tengah agresif mengembangkan layanan yang mereka miliki di berbagai negara termasuk India.

Sabtu, 27 Juni 2020

Proyek 35 Ribu Megawatt Membuat PLN Terlilit Hutang Mencapai Rp 500 Triliyun

PT PLN (Persero) terlilit hutang hingga mencapai Rp 500 triliun pada akhir 2019 lalu. Perusahaan plat merah tersebut harus terbebani hutang didalam jumlah besar karena sibuk untuk mencari dana dalam membiayai proyek listrik 35 ribu megawatt.

Dirut PLN Zulkifli Zaini menjelaskan bahwa kenaikan utang sebesar Rp 500 triliun ini terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 lalu, perusahaan bahkan memiliki hutang yang tidak mencapai Rp 50 triliun.

"Lima tahun terakhir ini PLN membiayai investasinya dengan utang. Tapi karena tiap tahun utang mencapai Rp triliun, ya maka hutang PLN pada akhir 2019 telah hampir mencapai Rp 500 triliun," kata Zulkifli.

Menurutnya, PLN terpaksa harus mencari pinjaman dana dalam membiayai proyek listrik 35 ribu megawatt karena tidak dapat membiayainya secara mandiri.

Proyek 35 Ribu Megawatt Membuat PLN Terlilit Hutang Mencapai Rp 500 Triliyun

"Karena memang kita tidak memiliki kemampuan investasi untuk membiayai proyek ini. Dari investasi ini, pinjaman hampir Rp 100 triliun per tahun tersebut semuanya digunakan untuk membiayai proyek tersebut dan untuk dana PLN sendiri tidak ada," katanya.

"Sebagai bankir saya paham bahwa hal ini tidaklah sehat. Kalau ada debitur datang ke bank, mau investasi Rp 100 triliun pasti saya tanya, dana sendirimu ada brapa? Saya minta 30 persen kan. Tapi kasus PLN ini adalah dana sendiri nol pinjaman 100 persen," jelasnya.

Zulkifli mengaku telah dijanjikan oleh pemerintah untuk pembayaran kompensasi sebesar Rp 45,42 triliun pada Juli ini. Menurutnya saat ini pembayaran tersebut tengah dalam tahap penyempurnaan Peraturan Pemerintah.

"Untuk kompensasi tahun 2018 dan 2019, pemerintah telah berkomitmen. Saat ini tengah dalam proses PP. DIPA juga akan dicairkan. Informasi dari kami, akan dibayar pada Juli ini," katanya di ruang rapat Komisi V DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa pencairan pembayaran hutang tersebut didapat langsung dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Paling tidak, ini akan menjadi angin segar bagi PLN untuk dapat tetap menjalankan operasi bisnis yang mereka miliki hingga akhir tahun ini.

"Yang ngomong itu pak Askolani, Dirjen Anggaran," katanya.

Sebelumnya, Perseroan mencatat posisi hutang kompensasi subsidi listrik 2018 dan 2019 yang dimiliki pemerintah mencapai Rp 45,42 triliun.

"Saat ini kompensasi tarif yang belum dibayar ke PLN adalah Rp 45,42 triliun," jelasnya.

Zulkifli merinci total hutang tersebut yang dimana terdiri dari nilai kompensasi pada 2018 yang mencapai Rp 23, 17 triliun sementara pada 2019 mencapai Rp 22,25 triliun. "Kompensasi 2018 tersebut terdapat alokasi pembayaran yang mencapai Rp 7,17 triliun akan tetapi belum terbayar," katanya.

Hutang pemerintah ke PLN sebesar Rp 48 triliun yang dimana termasuk 45 triliun yang merupakan kompensasi tarif listrik dan sisanya adalah tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga.