Jumat, 18 Oktober 2019

Gubernur BI Raih Penghargaan Governor Of The Year Dari Global Markets

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperoleh penghargaan sebagai Governor of The Year se-Asia Pasifik.

"Media Global Markets menilai bahwa Gubernur Perry Warjiyo berhasil menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekononmi global yang tidak pasti dan kondisi politik nasional yang bergejolak serta disrupsi digital yang terjadi disemua sektor," tulis keterangan resmi Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko.

Penyerahan penghargaan untuk Perry Warjiyo ini akan diberikan di Washington D.C, Amerika Serikat pada 19 Oktober 2019 dalam acara IMF/World Bank Annual Meeting.

Global Markets melihat bahwa Perry Warjiyo telah menunjukan kepemimpinan yang luar biasa sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk mendorong transformasi dan pengembangan berbagia inovasi baru di era digital ini.

Gubernur BI Raih Penghargaan Governor Of The Year Dari Global Markets

Beberapa hal lainnya diantaranya dengan pemberian dukungan utnuk perkembangan teknologi finansial dan mulai memperkenalkan standar kode respon cepat untuk pembayaran atau Quick Response Indonesian Standard (QRIS) yang bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi dan mempercepat arus keuangan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Gubernur Bank Indonesia juga dianggap telah membuat keputusan yang tepat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta memberikan arahan yang akan mendukung momentum pertumbuhan yang sesuai dengan upaya pemerintah," tambah Onny.

Global Markets adalah sebuah surat kabar online yang menjadi bagian dari Euromoney Institutional Investor yang turut aktif dalam event IMF/World Annual Meeting, European Bank for Reconstruction and Development Annual Meeting dan Asian Development Bank.

Media ini menyelenggarakan Global Market Awards yang dilakukan rutin setiap tahun. Penghargaan ini diberikan untuk para pemangku kebijakan terutama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di seluruh dunia.

Penghargaan ini diklasifikasikan berdasarkan pada kawasan termasuk untuk kawasan Asia Pasifik. Pada edisi tahun 2018, penghargaan ini jatuh ketangan Managing Director Monetary Authority of Singapore yang sekaligus Bank Sentral Singapura, Ravi Menon.

Ekspor Ponsel Dan Komputer Mencapai 333,8 Juta Dollar Hingga Agustus 2019

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertumbuhan industri ponsel, komputer dan tablet yang makin membaik setiap tahunnya.

Dari sisi neraca perdagangan, produk ponsel, komputer dan tablet mengalami tren peningkatkan yang dimana pada periode Januari hingga Agustus 2019 mencatatan nilai ekspor sebsar 333,8 juta dollar AS yang dimana lebih tinggi dari impor pada periode yang sama yaitu 145,4 juta dollar AS.

Berikutnya, industri dalam negeri juga kini telah dapat memproduksi sekitar 74 juta unit yang dimana meningkat dari tahun 2017 yang memproduksi sekitar 60 juta unit.

Ekspor Ponsel Dan Komputer Mencapai 333,8 Juta Dollar Hingga Agustus 2019

"Berdasarkan data tersebut, potensi pertumbuhan pada sektor ini masih cukup tinggi, tinggal bagaimana pemerintah bersama dengan perusahaan industri dapat berjalan beriringan bersama untuk memformulasikan instrumen yang tepat untuk dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan industri ponsel, komputer dan tablet dalam negeri," kata Airlangga.

Industri elektronik dapat tumbuh jika terdapat persaingan yang sehat. Saat ini, dengan banyaknya ponsel BM membuat masyarakat mulai beralih ke perangkat yang lebih murah karena tidak dikenakan pajak.

Oleh karenanya, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menyepakati peraturan untuk memblokir perangkat BM melalui IMEI.

Peraturan tersebut ditargetkan untuk dapat melindungi persaingan usaha di sektor elektronik terutama ponsel lokal sekaligus melindungi konsumen dari produk palsu.

Peraturan ini sebetulnya telah menjadi wacana sejak 2010 hingga akhirnya benar-benar disahkan pada tahun ini. Airlangga mengungkapkan bahwa sistem ini sudah benar siap sehingga baru diluncurkan saat ini.

"SK bersama ini telah dibahas lama sekali dan hari ini kita akhirnya luncurkan karena semuanya telah siap. Sistem ini akan mengecek data yang dimana merupakan data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. Sedangkan untuk Kementerian Perdagangan dan Komunikasi Informatika itu berlaku sebagai regulator. Tujuan utama adalah untuk memerangi black market," jelas Airlangga.

Rabu, 16 Oktober 2019

BI Dorong Transaksi Dengan QR Code Di Pasar Tradisional

Bank Indonesia akan melakukan kampanye besar-besaran mengenai penggunaan Quick Response atau QR code standard Indonesia atau QR Code Indonesia Standard.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menjelaskan bahwa terdapat dua segmen yang akan disasar oleh BI dalam kampaney ini. Segmen pertama adalah pedagan di pasar dan yang kedua adalah pelajar dan mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan.

Diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di masyarakat.

BI Dorong Transaksi Dengan QR Code Di Pasar Tradisional

"Kami mendukung financial inclusion dengan menggunakan program QR Code secara besar-besaran yang menyasar dua segmen yaitu pasar tradisional dan pendidikan," kata Onny.

Onny menjelaskan bahwa ini diawali dengan melakukan transaksi secara digital harapannya masyarakat akan memicu kesadaran untuk menabung. Target jangka panjang dari program ini adalah supaya masyrakat untuk dapat mengenali berbagai produk keuangan lain mulai dari asuransi hingga pinjaman dan investasi.

"Karena uang disisihkan di QRIS diharapkan secara lambat laun akan ada literasi yang meningkatkan minat melakukan saving kemudian insurance, lending hingga investment," katanya.

Onny juga mencontohkan majunya inklusi keuangan di Hongkong yang didorong oleh transaksi digital. Menurutnya, saat ini hampir setiap penduduknya berinvestasi pada berbagai instrumen di pasar modal.

Indikasi hal tersebut sudah mulai terlihat di Indonesia dengan keberadaan fintech yang melayani transaksi pasar modal untuk nasabah ritel.

"Di Hongkong, setiap warganya memiliki saham yang dibeli secara ritel dan kita di Indonesia sudah memulai dengan adanya berbagai fintech di bidang investasi dan ritel," jelas Onny.

"BI untuk mendukung program finansial inklusi dan perlindungan konsumen akan mengatur berbagai hal terkait transaksi non-tunai dan kita ada program non-tunai untuk mendukung finansial inclusion yaitu salah satunya dengan QRIS," jelasnya.

Taspen Bantu ASN Persiapkan Pensiun Dengan Berbagai Program

PT Taspen memperoleh penghargaan Top 45 Inovasi Layanan Publik terkait dengan inovasi layanan berupa program Wirausaha Pintar. Program ini akan membantu para ASN untuk dapat mempersiapkan masa pensiun.

Penghargaan untuk PT Taspen ini diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa, 15 Oktober 2019.

"Prestasi ini merupakan bentuk komitmen dari Taspen dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dengan memberikan pembekalan wirausaha untuk mempersiapkan para ASN ketika memasuki masa purnatugas atau pensiun," kata Sekretaris Perusahaan Taspen, Muhamad Ali Mansur.

Taspen Bantu ASN Persiapkan Pensiun Dengan Berbagai Program

Tujuan dari program ini adalah memberikan pemahaman dan mindset baru serta minat ASN terhadap kewirausahaan melalui pembekalan mengenai wirausaha untuk mepersiapkan ASN ketika memasuki masa pensiun.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun ini diikuti 3.156 peserta instansi yang berasal dari Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah dan BUMD.

Dalam beberapa waktu terakhir, Taspen menghadirkan beberapa inovasi untuk mempermudah pelayanan bagi peserta Taspen antara lain aplikasi mobile Taspen, layanan klaim secara otomatis, layanan satu jam dan otentikasi digital melalui ponsel pintar serta wirausaha pintar.

"Melalui penghargaan ini, tentunya akan meningkatkan motivasi dan semangat dari Insan Taspen untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta diseluruh Indonesia," jelas Ali.

Taspen mengelola Jaminan Sosial untuk ASM dan pejabat negara di Indonesia dengan 4 program unggulan antara lain Program THT, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Selasa, 08 Oktober 2019

Paf Terapkan Kebijakan Batas Kekalahan Bagi Para Pemainnya

Paf berhasil mengurangi batas kekalahan yang dimana para pemain yang bermain hanya boleh kalah setahunnya antara 5 ribu euro hingga 25 ribu euro.

Tahun lalu, Paf menjadi operator judi online yang memasang batas maksimal kekalahan dan mereka terus berkomitmen untuk mengurangi batas kekalahan maksimal sebagai bagian untuk memastikan program tanggung jawab dari operator judi yang berdampak pada berkurangnya jumlah pemain besar yang bermain.

Perusahaan percaya bahwa kesukarelaan dari pemain untuk memasang batasan permainan yang tidak efektif sehingga membuat perusahaan memasang pembatas untuk kekalahan maksimal bagi setiap pemain.

Operator telah mengantisipasi bahwa hal ini akan berdampak pada penurunan pendapatan tahunan sebesar 2 persen yang mana sekitar 2 juta euro.

Paf Terapkan Kebijakan Batas Kekalahan Bagi Para Pemainnya

Batas kekalahan pemain yang baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020 dan akan berlaku untuk semua pemain online.

"Kami tidak ingin hanya duduk dan menepuk bahu kami ketika kami telah melakukan sesuatu yang baik. Kami harus mengikuti bagaimana situasi ini akan berkembang, mengambil catatan serius apakah riset terangkan dan feedback yang kami dapatkan.

"Batasan kekalahan tahunan terkecil cukup baik untuk konsumen kami dan itu adalah paling efektif yang dapat kami lakukan," kata CEO Paf, Christer Fahlstedt.

Pada awal tahun ini, Paf telah mempublikasikan data yang menunjukan seberapa banyak perbedaan antara kekalahan dan kemenangan konsumen ketika bermain judi online.

Data ini tersebut juga mengungkapkan jumlah pemain besar yang mendaftar di Paf yang menurun sekitar 0.08 persen.

92 Juta Orang Indonesia Belum Mendapatkan Akses Ke Perbankan

Laporan ekonomi digital e-Conomy SEA 2019 menyebutkan bahwa 92 juta orang Indonesia yang dimana setengah dari jumlah populasi orang dewasa masuk kedalam kategori belum memperoleh akses ke perbankan.

Hal ini berarti, mereka tidak memiliki rekening bank, kartu kredit, simpanan hingga asuransi. Ini berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing hanya memiliki tiga juta dan 10 juta dari populasi mereka yang masuk ke kategori tidak mendapatkan akses ke bank.

Sejatinya, layanan keuangan digital dari fintech akan menjadi andalan untuk dapat merangkul para unbanked tetapi itu dihalangi oleh infrastruktur yang tidak mendukung. Alhasil, tidak hanya bank konvensional yang mengalami kesulitan untuk masuk, para pelaku fintech juga sulit memberikan akses ke jasa perbankan.

92 Juta Orang Indonesia Belum Mendapatkan Akses Ke Perbankan

"Akses unbanked ke mobile internet mungkin lebih terkekang seperti yang diketahui saat ini, mobile broadband terkadang lebih sulit diluar area urban kunci. Jadi peluangnya lebih sulit untuk dilihat dan sulit untuk dapat menjangkau mereka," kata Florian Hoppe, Leader of Asia-Pacific Digital Pratice.
Menurut laporan e-Conomy SEA 2019, masalah unbanked di regional Asia Tenggara memang banyak dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur. Selain itu, regulasi yang ketat yang tidak akomodatif juga menjadi penyebab dari minimnya kompetitif dan inovasi.

Lebih lanjut, 47 juta orang dewasa Indonesia masuk ke kategori underbanked, yaitu punya bank tetapi belum dapat menggunakannya untuk kredit ataupun investasi.

Untuk kategori ini tantangannya lebih mudah yaitu layanan keuangan digital direkomendasikan untuk dapat meraih kepercayaan dari para nasabah supaya mau menggunakan layanan perbankan lainnya selain pembayaran.

Florian memberikan contoh seperti kepercayaan dari segi keamanan siber dan juga meningkatkan upaya Know Your Consumer. Pemerintah pun diminta untuk mendukung dengan menerapkan berbagai aturan yang konsisten dan tidak sulit diprediksi oleh pasar dan pelaku dalam menentukan kebijakan.

Selasa, 01 Oktober 2019

Ini Kata OJK Setelah Semua Pimpinannya Di Gugat Ke Pengadilan

Otoritas Jasa Keuangan akhirnya buka suara mengenai sikap salah satu pegawainya yang bernama Prasetyo Adi. Prasetyo diketahui menggugat seluruh pimpinan lembaga tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Prasetyo diketahui tidak terima dengan sanksi yang diberikan oleh pimpinan OJK yaitu penurunan satu level jabatan karena dianggap telah melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin sebagai pegawai OJK.

Melalui keterangan resmi, OJK menegaskan tidak memberikan toleransi apapun terhadap setiap pelanggaran kode etik dan tata tertib yang telah terbukti dilakukan oleh pegawai OJK.

"Dan hal ini berlaku secara umum tanpa ada diskriminatif terhadap seluruh pegawai. OJK akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku," jelas OJK.

Ini Kata OJK Setelah Semua Pimpinannya Di Gugat Ke Pengadilan

Sebagai informasi, sanksi yang diberikan kepada Prasetyo Adi berlaku selama 4 tahun mulai dari Agustus 2018 hingga 31 Juli 2022 akan tetapi Prasetyo diketahui akan memasuki masa pensiun pada 27 Oktober 2021.

Sanksi diberikan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK dengan nomor Kep-16/D.02/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.

Kuasa hukum OJK, Rizal Ramadhani memberikan klarifikasi bahwa sanksi tersebut diberikan OJK berdasarkan pada berbagai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pengawas internal OJK.

"Pegawai tersebut telah terbukti melakukan tindakan indisipliner yang tidak hanya melanggar kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pelaku sektor jasa keuangan akan tetapi juga melanggar ketentuan disiplin sebagai pegawai OJK yang mengandung nilai dari good corporate governance," ungkap Rizal.

OJK mengindikasikan bahwa Prasetyo telah melakukan pemalsuan dokumen yang menyebabkan adanya penyalagunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai pengawas bank sehingga OJK harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.

Rizal menilai bahwa gugatan perdata kepada pimpinan OJK adalah tindakan yang tidak tepat karena keputusan OJK untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran bertujuan untuk menjaga kredibilitas dari OJK dan dilakukan berdasarkan pada kewenangan yang ada pada UU OJK.

"Dalam rangka untuk menjaga kredibilitas OJK maka sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia siap untuk melayani semua gugatan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak manapun yang beranggapan bahwa OJK telah melakukan pelanggaran undang-undang," lanjutnya.

Prasetyo sebelumnya merupakan pegawai di Bank Indonesia selama 21 tahun 9 bulan hingga 31 Desember 2016 dengan jabatan terakhir adalah Kepala Subbagian Pengawasan Bank yang kemudian dipekerjakan di OJK sejak 1 Januari 2017.